Notification

×

Iklan

Top Ads

Iklan

Indeks Berita

"Burden Sharing" merupakan sebuah kebijakan yang kreatif.

Sabtu, 18 Juli 2020 | 1:32:00 PM WIB Last Updated 2020-07-18T05:40:05Z


Bank Indonesia Bandung 

KoranElektronik.com - Dalam beberapa bulan terakhir publik diributkan dengan isu "Burden Sharing" terkait dengan kebutuhan pembiayaan pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19.

sebenarnya apakah itu Burden Sharing?. Burden Sharing adalah skema menanggung beban bersama antara pemerintah, yakni Mentri Keuangan sebagai Otoritas Fisikal, dan Bank Indonedia (BI) sebagai Otoritas Moneter guna memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk mempercepat pemulihan Ekonomi Nasional karena dampak covid-19.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementrian Keuangan menegaskan keputusan berbagi beban Burden Sharing antara Pemerintah dan BI dalam penanganan pandemi covid-19 tak mengurangi Independensi Bank Sentral.

kepala BKF Febrio Nathan Kacaburu mengatakan Burden Sharing justru merupakan bagian dari tugas BI seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. dalam hal ini, menjaga Stabilitas Makroekonomi.

"hal itu diinterpretasikan ke dalam menjaga inflasi lalu nilai tukar terhadap mata uang asing. dalam konteks sekarang, kalau pertumbuhan ekonomi kita menurun sangat dalam, mandatnya pasti enggak bisa berjalan," ujarnya dalam diskusi Virtual, Jumat ( 17/7 ).

Ia juga menjamin burden sharing tak serta merta membuat Monetisasi utang menjadi tidak terkendali.

sebaliknya, Klaim Febrio, burden sharing justru dinilai merupakan sebuah kebijakan yang kreatif oleh banyak pihak. sebab, Inovasi Makro biasanya datang dari negara-negara maju.

"Beberapa media global melihat ini suatu yang menarik bahwa ini inovasi dari kebijakan makro yang biasanya datang dari Negara maju seperti AS dan Jepang tetapi, saat ini, kok datang dari Indonesia," imbuhnya.

meski demikian, Febrio menuturkan langkah bagi beban tersebut tetap dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan resiko di kemudian hari. misalnya, Monetisasi utang yang dilakukan tak mengganggu Integritas pasar.

pasalnya, Pemerintah sangat bergantung pada pasar karena perlu menerbitkan Obligasi dalam membiayai Defisit. saat ini, 80 persen utang Pemerintah berasal dari penerbitan surat utang.

"Kalau kebijakan ini dilakukan tidak hati-hati yang bahaya adalah pasar Obligasi pemerintahan itu sendiri," tandasnya. (MA/KE)


×
Berita Terbaru Update