Iklan

Iklan

China Sementara Putuskan Ekstradisi Hong Kong Dan Negara Barat

Selasa, 28 Juli 2020 | 11:15:00 PM WIB Last Updated 2020-07-28T15:15:03Z
Ilustrasi bendera China. (AP/Kin Cheung)

Koranelektronik.com – Pemerintah China menangguhkan sementara perjanjian ekstradisi antara wilayah atonomi khusus Hong Kong, dengan beberapa negara Barat seperti Kanada, Australia, dan Inggris.

Langkah itu diambil China sebagai balasan usai ketiga negara tersebut menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong sebagai bentuk protes terhadap Beijing yang baru menerapkan Undang-Undang Keamanan Nasional di wilayah otonomi tersebut.

"Tindakan yang salah dari Kanada, Australia, dan Inggris dalam mempolitisasi kerja sama peradilan dengan Hong Kong telah secara serius melukai dasar kerja sama peradilan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, dalam jumpa pers di Beijing pada Selasa (28/7).

Dikutip dari AFP, Wang menuduh warga Barat telah memanfaatkan UU Keamanan Nasiona Hong Kong sebagai "alasan untuk secara sepihak menangguhkan perjanjian ekstradisi" dengan Hong Kong.

"Karena itu, China telah memutuskan menangguhkan perjanjian ekstradisi antara Hong Kong, Kanada, Australia, Inggris, serta perjanjian kerja sama peradilan pidana," ujar Wang menambahkan.

Kanada, Inggris, dan Australia adalah bagian dari aliansi intelijen "Five Eyes". Dua anggota lainnya yakni Selandia Baru, yang baru memutuskan menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong hari ini, dan Amerika Serikat, yang tengah mempertimbangkan langkah serupa.

Kelima negara itu bersama menentang penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong baru gagasan China yang dianggap kian mengikis kebebasan dan demokrasi di wilayah tersebut. UU itu berlaku pada 1 Juli lalu.

Kelompok penentang menganggap hukum baru China tersebut tanda erosi kebebasan sipil dan hak asasi manusia Hong Kong.

Beleid tersebut memberikan kewenangan lebih bagi China untuk campur tangan terhadap urusan Hong Kong dan dinilai sejumlah pihak pengkritik memperluas kontrol Beijing terhadap kebebasan wilayah otonomi itu.

Sementara itu, UU tersebut juga mengizinkan China mencampuri proses hukum Hong Kong, terutama yang dinilai mengancam keamanan nasional Negeri Tirai Bambu.

UU Keamanan Nasional Hong Kong dapat memberikan kewenangan kepada pihak berwenang China untuk menindak secara hukum setiap upaya pemisahan diri (separatis), campur tangan asing, terorisme, dan semua kegiatan hasutan yang bertujuan menggulingkan pemerintah pusat dan segala gangguan eksternal di wilayah otonomi tersebut.

Hal tersebut memberikan peluang suatu pelanggaran yang dilakukan warga atau entitas di Hong Kong untuk diproses hukum di China.
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • China Sementara Putuskan Ekstradisi Hong Kong Dan Negara Barat

Trending Now

Iklan