Notification

×

Iklan

Top Ads

Iklan

Indeks Berita

Kasus Covid-19 Tembus 100 Ribu, Jatim Memberlakukan Sanksi Agar Protokol Kesehatan Berjalan Efektif

Senin, 27 Juli 2020 | 10:29:00 PM WIB Last Updated 2020-07-27T14:44:34Z


Pemprov Jatim sah kan perda sanksi masyarakat (Foto: Faiq Azmi/detikcom)


Koranelektronik.com – Kasus Corona secara nasional menembus 100.303 kasus. Jawa Timur menjadi yang tertinggi yakni 20.812 kasus.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan untuk mengendalikan kasus, pihaknya saat ini sudah menyiapkan Perda No 1 Tahun 2019 untuk menertibkan masyarakat di masa pandemi Corona saat ini.

"Hari ini kita persetujuan akhir revisi Perda tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibum). Dengan tujuan agar proses promotif, preventif penegakan protokol kesehatan bisa lebih efektif," kata Emil kepada detikcom, Senin (27/7/2020).

 Supaya protokol kesehatan berjalan efektif. Ia mengatakan akan ada sanksi yang diberikan untuk efek jera, sanksi tersebut bersifat administrasi.

"Ya misal kalau tidak dihiraukan (Protokol kesehatan) akan ada sanksi yang lebih memberi efek jera. Soal sanksi, nanti akan dijelaskan potensi detailnya, sanksinya memang ada bersifat denda, administratif macam-macam pilihannya. Tapi sekarang bupati dan wali kota punya pilihan luas untuk lebih tegas dalam menerapkan sanksi," jelasnya

Mantan Bupati Trenggalek mengatakan bahwa perda tersebut penting untuk dijadikan Perwali dan Perbup. Sebab penegakan akan dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten/Kota.

"Jadi mereka (kabupaten/kota) tidak usah bikin perda lagi. Langsung Perbup dan Perwali. Baru payung hukumnya Perda No 1 Tahun 2019 ini," terangnya.

Emil menambahkan, adanya perda itu agar dapat membangun ikli, yang serius dalam menaati protokol kesehatan. Selain itu, perda juga membuka ruang krratif pada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

"Apa yang kita minta ke masyarakat tidak beda. Protokol kesehatan itu sudah jelas, itu yang diminta. Bedanya, kalau tidak diindahkan ya akan diberi sanksi yang memberi efek jera. Tapi Perda ini juga ada ruang memberi reward dan melibatkan TNI-Polri untuk menegakkan aturan Perda tersebut. Agar kita bisa membangun iklim yang serius dalam mentaati protokol kesehatan. Juga membuka ruang kreatif bagi masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam mengikuti protokol kesehatan," tegasnya.
×
Berita Terbaru Update