Notification

×

Iklan

Top Ads

Iklan

Indeks Berita

Kemenkeu Memperpanjang Insentif Pajak Hingga Desember 2020

Sabtu, 18 Juli 2020 | 5:58:00 PM WIB Last Updated 2020-07-18T09:58:14Z


DJP Kemenkeu memperpanjang pemberian stimulus berupa insentif pajak dalam rangka penanganan dampak covid-19 hingga Desember 2020.(CNN Indonesia/Safir Makki).

Koranelektronik.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan perpanjangan  stimulasi berupa insentif pajak dalam rangka penanganan Virus Corana sampai Desember 2020.

“Stimulasi pajak sekarang telah tersedia untuk semua sektor usaha dan dapat dimanfaatkan hingga akhir Desember 2020 beserta prosedur yang lebih mudah,” tulis DJP, Sabtu(18/7).

Rincian perluasan dan perubahan prosedur serta pemberian fasilitas seperti insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan pada karyawan dalam perusahan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang industri tertentu.
                      
Perusahan mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan perusahaan kawasan berikat.

Artinya, karyawan dengan NPWP dan penghasilan bruto bersifat tetap dan juga disetahunkan tidak lebih dari Rp. 200 juta dari sektor-sektor tersebut dan akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong.

Sementara jika WP mempunyai cabang maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 cukup disampaikan WP pusat saja dan ini berlaku untuk semua cabang.

Untuk fasilitas insentif pada UMKM adalah pajak penghasilan final dengan tarif 0,5 persen ditanggung pemerintah maka WP tak perlu melakukan setoran pajak.

Bukan hanya itu, pemotong atau pemungut pajak tidak memberlakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran pada pelaku UMKM.

“Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan fasilitas ini tak harus mengajukan Surat Keterangan PP 23 hanya cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulannya,” papar DJP.

Untuk insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor diserahkan pada WP yang bergerak di salah satu dari 721 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan pada kawasan berikat.

“Penerima fasilitas wajib memberikan laporan setiap bulan dari yang sebelumnya yang setiap tiga bulan. Fasilitas ini sebelumnya hanya tersedia untuk 431 bidang industri dan perusahan KITE,” tulisnya.

Untuk insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 kurang lebih 30 persen di serahkan pada WP yang bergerak didalam salah satu dari 1.013 bidang industri tertentu, perusahan KITE, dan perusahan di kawasan berikat.

“Penerima fasilitas wajib memberikan laporan setiap bulan dari yang sebelumnya hanya setiap tiga bulan. Fasilitas ini sebelumnya hanya tersedia untuk 846 bidang industri dan perusahan KITE,” tulisnya

Untuk insentif restitusi PPN dipercepat sampai jumlah yang bayar paling banyak Rp. 5 miliar diserahkan pada WP yang bergerak di salah satu dari 716 bidang industri tertentu, perusahan KITE, perusahan di kawasan berikat, dan ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah.

Insentif tersebut diserahkan tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti ekspor barang atau jasa kena pajak, penyerahan pada pemungut PPN, dan penyerahan yang tak dipungut PPN.

Semua fasilitas di atas diperoleh dari penyampaian pemberitahuan dan mendapatkan surat keterangan melalui www.pajak.go.id.

“Mulai berlaku setelah pemberitahuan yang disampaikan serta dari surat keterangan yang diterbitkan sampai masa pajak Desember 2020,” tulis DJP.
×
Berita Terbaru Update