 |
| Ilustrasi rekrutment CPNS |
Pemerintah membatasi rekrutmen CPNS, yang akan direkrut sesuai kebutuhan saja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi pemerintah.
"Proses rekrutmen CPNS akan kita batasi sesuai kebutuhan baik
yang dibutuhkan oleh kementerian/lembaga maupun di Pemda (Pemerintah
Daerah)," kata Tjahjo dalam webinar yang diselenggarakan Universitas
Diponegoro, dikutip Rabu (29/7/2020).
Tjahjo mengatakan, diketahui saat ini jumlah PNS sebanyak
4.121.176 orang. Namun sebanyak 1,6 juta orang hanya sebagai tenaga
administratif di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
"Perlu kami sampaikan bahwa jumlah ASN kita memang sudah
hampir mencapai 4,3 juta. Tetapi yang 1,6 juta itu adalah tenaga administratif
baik di kementerian/lembaga maupun di pemerintah daerah. Dari 4 juta lebih ini
70% itu masih berada di pemerintah daerah," terangnya.
Terkait hal itu, rencananya 1,6 juta PNS yang berprofesi sebagai
tenaga administratif itu akan disebar untuk ditugaskan sebagai tenaga pengajar
hingga tenaga kesehatan untuk berbagai wilayah di Indonesia.
"1,6
juta ini ke depan akan kita alokasikan untuk 700.000 tenaga pengajar yang
sekarang sudah dipersiapkan oleh Kementerian PAN-RB, Kemendikbud dan
Kementerian Keuangan serta Kemendagri. Yang kedua juga masih kurang 260.000
tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat maupun bidan. Termasuk masih kurang
80.000-an tenaga penyuluh yang akan kita tempatkan di seluruh pedesaan baik itu
penyuluh pertanian, pengairan dan lain-lain sebagainya," terangnya.
