Iklan

Iklan

Surat Jalan Djoko Tjandra Berujung Pencopotan Jenderal Polisi

Kamis, 16 Juli 2020 | 10:18:00 AM WIB Last Updated 2020-07-16T02:18:13Z
Bareskrim Polri. (CNN Indonesia/ Andry Novelino).

KoranElektronik.com -  
Mabes Polri mengambil sikap dengan mencopot Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo dari jabatannya setelah diduga menandatangani surat jalan untuk buronan kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.
Diketahui, penerbitan surat jalan dari Biro yang berada di bawah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) itu menjadi salah satu cara Djoko memuluskan langkahnya masuk ke Indonesia pada Juni lalu.
Dari situ pula ia mengurus e-KTP di Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan. Dengan e-KTP itu pula ia mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Diberitahukan kepada Jenderal bahwa Pati Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo Kakorwas PPNS Bareskrim Polri dimutaskan sebagai Pati Yanma Polri (dalam rangka pemeriksaan)," tulis As SDM Polri Irjen Sutrisno Yudi Hermawan atas nama Kapolri dalam Surat Telegram yang diterbitkan pada 15 Juli 2020.
Prasetijo pun dicopot dari jabatannya lantaran masih menjalani pemeriksaan di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri terkait dengan penerbitan surat jalan. Meskipun, belakangan dia dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan jabatannya.
Hal itu pun membuat dia ditahan di ruang khusus Provos Mabes Polri untuk 14 hari ke depan sembari menjalankan pemeriksaan lanjutan.
Dalam perkara ini, Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono menuturkan bahwa surat jalan, seperti yang diberikan untuk buronan Djoko Tjandra, hanya berhak dikeluarkan oleh Kepala atau Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).
Surat itu pun sebenarnya hanya diberikan kepada perwira polisi yang menjabat sebagai Direktur atau Kepala Biro di Bareskrim ketika hendak menjalankan penugasan dari atasan untuk berpergian ke luar kota.
"Surat jalan tersebut dikeluarkan kepala biro itu inisiatif sendiri dan tidak izin sama pimpinan," kata Argo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (15/7).
Jenderal bintang dua itu menjelaskan penyidik Propam baru mendalami keterangan Prasetijo. Ia mengklaim pihaknya bakal mengusut tuntas perkara pembuatan surat jalan Djoko Tjandra.
Termasuk, kata dia, apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran pidana yang dilakukan oleh oknum jenderal polisi tersebut dalam kasus ini. Pasalnya, bukan tidak mungkin, terdapat segelintir pihak yang menyuap Prasetijo untuk memuluskan langkah Djoko Tjandra.
"Tentunya nanti kan keterangannya akan berkembang, ya akan kami kembangkan semuanya. Masih kami dalami," ujarnya.
Sebagai informasi, dalam surat jalan yang terbit, buronan kelas kakap yang kabur sejak 2008 itu berangkat dari Jakarta pada 19 Juni 2020 menuju Pontianak menggunakan pesawat. Keperluan perjalanan ialah konsultasi dan koordinasi. Dia direncanakan kembali ke ibu kota pada 22 Juni 2020.
Keberadaan surat Jalan Djoko Tjandra sebelumnya dilaporkan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman yang kemudian menyerahkan bukti salinannya ke Komisi III DPR, Selasa (14/7).
Djoko Tjandra sendiri telah ditetapkan kembali dalam daftar pencarian orang (DPO) pada 27 Juni 2020 oleh Kejaksaan Agung RI. Hal itu dilakukan karena Djoko Tjandra diketahui telah membuat e-KTP baru.
Pengurusan e-KTP Djoko Tjandra dilakukan pada 8 Juni 2020 di Kelurahan Grogol Selatan. Dia melakukan proses pembuatan KTP baru, baik perekaman data, foto, hingga kartu tercetak hanya kurang lebih satu jam.
Dia ke sana didampingi kuasa hukumnya, yang kemudian langsung ke PN Jakarta Selatan sesaat setelah memegang e-KTP untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK).
Buntut dari pengurusan kilat e-KTP itu, Lurah Grogol Selatan Asep Subahan dicopot.
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Surat Jalan Djoko Tjandra Berujung Pencopotan Jenderal Polisi

Trending Now

Iklan