Notification

×

Iklan

Top Ads

Iklan

Indeks Berita

Tanda Tangan Petisi, Tolak Berikan Penangguhan Penahanan Terhadap Pelaku Rudapaksa Anak Kandung Disamarinda

Selasa, 04 Agustus 2020 | 7:01:00 PM WIB Last Updated 2020-08-04T11:22:34Z


Ilustrasi 

Koranelektronik.com, Samarinda - Peristiwa yang sempat menghebohkan Samarinda tak lama ini yakni seorang ayah kandung, R (44) tega memperkosa anak kandungnya sendiri sebut saja Intan (18), nama samaran, di Samarinda (21/07/2020).

Peristiwa ini terjadi saat korban berada dirumah bersama-sama dengan pelaku. Perbuatan asusila yang disertai kekerasan fisik ini terjadi sebanyak dua kali. 

Diberitakan beberapa media, kronologis kejadian, pelaku yang merupakan ayah kandung korban memaksa korban untuk menegak minuman keras (miras) yang sudah diracik oleh pelaku diruang tamu. Pelaku yang melihat korban nyaris kehilangan kesadaran tersebut, berusaha membantu menggendong korban ke kamar milik korban. 

Pelaku kemudian memaksa korban untuk melakukan hubungan intim, korban yang sempat melakukan perlawan mendapat perlakuan kekerasan berupa penganiayaan hingga menyebabkan korban mengalami luka-luka.

Korban berhasil melarikan diri melalui pintu belakang, setelah itu korban lalu ditolong  oleh sejumlah warga dan mengantarkannya ke Polsek Sungai Pinang.

Kasus ini tengah ditangani Unit Perlindungan Anak dan Perempuan, Satreskrim Polresta Samarinda sebagai kasus pemerkosaan.

Pelaku yang merupakan salah satu Tokoh Ormas yang memiliki pengaruh kuat dikomunitasnya, saat ini sedang ditahan di Polrestas Samarinda.

Koalisi Keadilan Bagi Perempuan memulai petisi disitus Changer.org untuk mendesak Gubernur Kalimantan Timur untuk menangani kasus ini secara transparan.

"Ini murni kasus hukum pidana, pemerkosaan  dan penganiayaan," ucap akun Koalisi Keadilan Bagi Perempuan didalam situs change.org tersebut, Sabtu (01/07/2020).

Dengan petisi ini, Lanjutnya, kami mendesak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Kapolda Kaltim, Ketua DPRD Kaltim, Ketua Komisi IV Kaltim, Kapolresta Samarinda, Kejaksaan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Samarinda, Ketua DPRD Kota Samarinda. "Untuk menangani kasus ini secara transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku, memberi keadilan kepada korban dan menolak memberikan penangguhan penahanan kepada pelaku," tutupnya.
×
Berita Terbaru Update