Koranelektronik.com - Arya Sinulingga Staff Khusus BUMN buka suara soal pernyataan
Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang
membuka aib perusahaan minyak nasional ke public. Aib itu terkait utang, gaji,
hingga dugaan direksi suka melobi Menteri demi mengamankan jabatan.
Para direksi perusahaan pelat merah ini memiliki hak untuk
berbicara kepada public termasuk Komisaris Utama Pertamina, Ahok.
“Menjawab Pak Ahok sebagai Komisaris Utama, tentunya itu
adalah urusan internalnya di Pertamina, kami berikan ruang bagi komisaris dan
direksi untuk lakukan komunikasi,” ujar Arya kepada awak media, Rabu(16/09/2020).
Namun, komunikasi yang dikeluarkan ke public harus tetap
dilakukan dengan cara yang baik. Begitu pula komunikasi internal antara
komisaris dan direks.
“Jadi kita sih tetap minta mereka komunikasi dengan baik
antara komisaris dan direksi,” ucap Arya.
Selain menjawab soal dugaan Ahok tentang dugaan tersebut,
ada juga lobi-lobi direksi kepada Menteri dalam hal mengamankan jabatan. Begitu
pun dengan jabatan komisaris yang disebut merupakan titipan dari kementerian
lain.
Arya menekankan seluruh komisaris dan direksi murni seluruh
komisaris dan direksi murni ditunjuk oleh Kementerian BUMN.
“Soal komisaris di
BUMN ya semuanya berasal dari Kementerian BUMN, termasuk Pak Ahok juga dari
kita, Kementerian BUMN. Sementara yang lain kan dari kita semua, Namanya juga
BUMN kan penugasannya dari Kementerian BUMN,” ucap Arya.
Sebelumnya, Ahok bicara lantang dan membuka berbagai aib
Pertamina secara mengejutkan. Mulai dari pengelolaan utang. Ahok kesal karena
telalu mudah Pertamina menarik utang, padahal sudah memiliki beban utang yang
tinggi.
Ahok juga membuka kekurangan perusahaan terkait pengelolaan
sumber daya minyak. Menurut catatan Ahok, setidaknya ada 12 titik minyak yang
bisa dieksplorasi untuk produksi minyak di dalam negeri.
Namun, BUMN justru lebih
memilih untuk terus memenuhi kebutuhan minyak didalam negeri melalui
keran-keran impor. Hal itu pun sempat mengundang kecurigaannya bahwa ada
praktik kotor yang dilakukan diam-diam.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung gaji
direksi Pertamina yang dianggap tidak wajar. Karena, direksi yang sudah tidak
menjabat, masih mendapat gaji sesuai jabatan lama.
“Masa dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama.
Ya harus gaji mengikuti jabatan Anda kan. Tapi mereka bikin gaji pokok gede
semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp.75jt. Dicopot, gak
ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih,” papar Ahok.
Ahok juga mengkritik soal aib yang diketahuinya beberapa
waktu lalu pada saat pergantian direksi Pertamina yang disebut suka melobi
Menteri. Bahkan, Ahok sebagai komisaris mengaku tidak tahu menahu
kalau direksi mau diganti saat itu.
“Ganti direktur tanpa kasih tau saya. Saya
sempat marah-marah juga. Direksi-direksi semua mainnya lobi ke kementerian,
karena yang menentukan itu Menteri,” ujarnya.
Selain itu, Ahok juga menyinggung tentang wacana membubarkan
Kementerian BUMN dan mengganti system seperti di Singapura yang memiliki system
Temasek Holding.
“Kalau bisa Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam
Temasek, semacam Indonesia Incorporation,” ucap Ahok.
Fajriyah Usman VP Corporate Communication Pertamina
menghargai pernyataan Ahok karena itu sejalan dengan program restrukturisasi
Pertamina.
“Kami menghargai pernyataan pak BTP sebagai Komisaris Utama
yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan. Hal ini juga
sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan direksi agar
perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif dan kompetitif,” ujar Fajriyah
Usman. (YNFRANS/MKE)
